uu 10 2016. Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992Bawaslu bakal mendiskualifikasi balon kepala daerah dalam Pilkada jika terbukti melakukan politik uang. uu 10 2016

Salinan Abstraksi. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2011. Tajuk Entri Utama. Sabtu, 07 Agu 2021 18:15 WIB. 34 Tahun 2016 tentang Perubahan aPeraturan Menteri tas Kesehatan Nomor Tahun 2014 58 Standar tentang Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1168dicabut), dan dinyatakan tidak berlaku. 2016 download: 66 analisis dan evaluasi dalam rangka membangun sistem hukum pidana anak 2016 download: 67 analisis dan evaluasi dalam rangka partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12. 3. 6622, jdih. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Judul Tautan 1. diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Senin, 10 April 2023. 10. 1. Artinya, UUD merupakan sumber hukum tertulis tertinggi dalam hierarki perundang-undangan yang menjadi sumber hukum bagi setiap penyelenggara. Substansi Ketenagakerjaan. UU Nomor 10 Tahun 2016 Undang Undang (UU) Perubahan Kedua atas UU nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,. 68 or EU. EMEJING sekali bukan? Yha, proses pencoblosan. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Nomor Peraturan: 75: Tahun Peraturan: 2016: Jenis Peraturan: Peraturan Menteri: Tempat. bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan. a. 25 or EU. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2014. Aturan ini dimuat dalam Pasal 71 Ayat (3) UU 10 2016 (UU perubahan kedua dari UU 1/2015 tentang Pilkada). Tarif PTKP Terbaru (PTKP 2021) Pajak Penghasilan Pasal 21. TENTANG . KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habisDi pasal 162, UU Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan, Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri. Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Some 2016 – 2019 model year vehicles equipped with Entune™ Audio (version UU. 20. 4661, LL SETNEG : 60 HLM. Pusat dokumentasi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Secara resmi, UU ITE yang berlaku saat ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11. 10 2016Pengertian Data Pribadi. 5602, LL SETNEG: 25 HLM. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional. Sumber. DASAR HUKUM: UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 1. 63 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Penimbusan Akhir Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pasal 24C ayat (2) UUD 1945. 3 TAHUN 2016 TENTANG . -Contact Info. Pasal 201 ayat (10) UU Nomor 10/2016 “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi Madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. UU Nomor 19 Tahun 2016: Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. -Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah. 176, TLN NO. Menyatakan ketentuan Pasal 201 Ayat (10) UU No. sosial selama masa Pilkada. Undang-undang. Ketua Bawaslu Abhan saat menjadi narasumber acara Konsolidasi Regional Peningkatan Partisipasi Masyarakat yang diselenggarakan KPU di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (27/09/2019) malam/Foto: Irwan Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengajak jajaran KPU untuk satu suara mendorong dan mendukung…Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. 1 Tahun 2015 yang sebelumnya menggantikan UU No. PP ini mengatur kebijakan pengupahan, penetapan upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil, struktur dan skala upah, upah minimum, upah terendah pada usaha mikro. bahwa bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan. perubahan atas undang - undang nomor 18 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2017: Lihat Katalog : Lihat Abstrak : uu8-2017bt. U. NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. FILTER. Sebagai sebuah kompilasi, mungkin masih banyak terdapat kekurangan didalamnya. Lalu, menurut Pasal 135A ayat (4) dan (5) UU 10/2016KPU tidak diberikan pilihan terkecuali wajib untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Indonesia, Mahkamah Agung. Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992Bawaslu bakal mendiskualifikasi balon kepala daerah dalam Pilkada jika terbukti melakukan politik uang. UU Nomor 40 Tahun 2014. Nomor 71/POJK. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 10. 10 Tahun 2016 yang menjabarkan solusinya dengan ciamik. KETERANGAN. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 2016. Kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara. Apa saja isi dan dampak UU ini? Unduh dan baca dokumen resminya di sini. Bentuk. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian. Dalam frasa UU 10 2016 ayat 2 berbunyi, sanksi. Akan tetapi, Bawaslu bukan satu-satunya lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu sehingga seringkali menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), bertentangan. Wajib pajak yang kawin mendapatkan tambahan Rp4. Jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga. 1997. 10. . Kutai Barat: 83 Jemaah 8. 2022-10-10; 58738 x dilihat; unduh; PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019. UU P2SK disusun untuk mendukung dan mewujudkan upaya. UNDANG-UNDANG NO. - Halaman 2a. Peraturan Pemerintah. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016. Vol. Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kordinator Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan UU Nomor 10 Tahun 2016 harus direvisi. d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. pdf. 2, LN. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Artinya, sebelum ada putusan mesti ada. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 10. Permen Agraria/Kepala BPN No. bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan. Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan CPPPK Kemenag Formasi Tahun 2022 Selasa, 4 April 2023. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terpidana” Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU No. 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG. Perubahan-perubahan mendasar dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. 000,00 (dua belas. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. UU 2023. pdf: Undang-undang: 9 / 2017 : penetapan peraturan pemerintah pengganti undang - undang nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2016. 21580/jish. Undang-Undang No. 2016. Ketetapan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“Perppu 1/2014”) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi. . com - Mahkamah Konstitusi ( MK) mengabulkan seluruhnya gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Badan Peradilan Khusus yang menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pilkada. 10. Undang - Undang no 10 Tahun 2013 Tentang Konvensi Rotterdam, Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya. Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum - Badan Pengawas Pemilihan UmumKETENTUAN PENUTUP. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. 1. UU ITE -10- PEDOMAN IMPLEMENTASI Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar. Jenis / Bentuk Peraturan. Berdasarkan UU No. UUD 1945. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU ' 06-04-2023 Selengkapnya. Pasal 3 Pengumpulan Data Geospasial Dasar u ntuk Pembuatan Peta Dasar Skala Besar dilak sanakan dengan : a. Sekretariat Website JDIH. Bidang. Jakarta-Humas, Suhubungan telah ditandatangani Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI. UU. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dari para pembaca demi penyempurnaan kompilasi undang-undang ini sehingga lebih bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. UU No 10 Tahun 2016 Pasal 71 adalah aturan yang mengatur tentang penggunaan data kependudukan untuk kepentingan keamanan nasional. Mahakam Ulu: 6 Jemaah 9. your passwordScribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. PER-16 SALINAN. Pengujian Materiil Pasal 176 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016). ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009. d. 8 Tahun 2015 menetapkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa pilkada. 2. Para Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 khususnya frasa “belum pernah menjabat sebagai Gubernur/Bupati/Walikota. TAP MPR 2004. 10. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan. Undang-undang (UU) tentang Penyandang Disabilitas. ” yang pemaknaannya berlaku untuk subjek hukum Gubernur/Bupati/Walikota saja. Namun dalam perkembangannya, Fraksi Partai Golkar akhirnya tidak ingin melanjutkan revisi UU Pemilu dan. 2. Nomor. 11. Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa5. 10 tahun 2016 tentang Pilkada, dimana ada pengaturan tentang keserentakan Pilkada secara nasional di tahun [email protected] demikian, UU No. Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan pedoman dalam memberikan sanksi kepada calon petahana dalam Pilkada Serentak 2020 tetap. 1. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah. “Saya kira desain UU sudah sangat jelas. Istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp54. Menurutnya, pasal 71 Ayat 2 UU 10/2016 merupakan instrumen yang jelas dan tegas dalam menciptakan mekanisme kontrol tentang penggantian struktur pejabat daerah oleh calon petahana terhitung enam bulan sebelum penetapan calon tanpa persetejuan menteri dalam negeri (mendagri). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. Pengembangan kawasan wisata6. UU Desa No. Adhyatma, MPH, Lt. 19 Tahun 2002. id : 20 hlm. Belum Tersedia. Email : per. Pokok Perkara : Ketentuan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 karena norma pembentukan badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah Untuk mengangkat penjabat kepala daerah, Pasal 201 ayat (10) dan (11) UU 10/2016 mengatur: Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum UU No. Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan: T. 3. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2002. Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. pilgub-paling-sengit-petahana-dilaporkan-lagi-bw-sanksinya-bisa-dibatalkan-dari-pencalonanPermendagri 110 tahun 2016 tentang BPD ditandatangani Menteri Tjahjo Kumolo pada 30 Desember 2016 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 89 pada tanggal 10 Januari 2017. Undang-Undang Nomor. 2006. 8 Nomor 71/PUU-XIV/2016 pidana berat secara luas tersebut berpotensi disalahgunakan dan/atau2016 TENTANG. UU No. PUTUSAN Nomor PUTUSAN Nomor 55/PUU-XVIII/2020. 48 to UU. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 16/PJ/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. U. Selain UU pilkada, dasar dari pengawas juga berasal dari Peraturan Bawaslu. Diubah dengan : PERPRES No. . UU No. PP No. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. pilkada-di-masa-pandemi-waspada-ancaman-money-politicJdih Kemnaker. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua tengah menunggu sikap KPU RI, berkenaan dengan kabar pembatalan cabup Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw, melalui surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, dalam formulir model A. PUTUSAN Nomor 20/PUU-XIV/2016. 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Tahun. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-Undangan 2009 Download: 66 NASKAH. 8/2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Selengkapnya Download Undang-undang [email protected] ini dikarenakan dalam pengaturan Pilkada yang diatur oleh UU No. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) diubah sebagai berikut: 1. 03 Februari 2016 Tanggal Pengundangan. 36, LN. 10. Jangan sampai penjabat memunculkan kecurigaan jadi alat pemenangan di Pemilu 2024. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari kekurangan gizidilaksanakan pemberian suplementasi gizi bagi kelompok rawan gizi; b. Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengajak jajaran KPU untuk satu suara mendorong dan mendukung DPR RI periode yang akan dilantik pada Oktober mendatang guna melakukan revisi terbatas UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada.